Jumat, 23 November 2012

Ahok permudah warga akses informasi publik

GEBRAKAN 100 HARI JOKOWI BASUKI #38


"Ada komitmen dari Pak Wagub yang berkaitan dengan keterbukaan informasi melalui website. Pemprop DKI Jakarta atau bahkan di website Wagub pribadi bisa dilihat. Itu perlu diikuti oleh badan publik yang lain." 

- Yulianto Widirahardjo 

Salah satu janji Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah transparansi. Selain mengunggah rapat-rapat yang dipimpinnya di youtube, Ahok mengaku akan komit terhadap keterbukaan informasi dan layanan aduan.

"Ada komitmen dari Pak Wagub yang berkaitan dengan keterbukaan informasi melalui website. Pemprop DKI Jakarta atau bahkan di website Wagub pribadi bisa dilihat. Itu perlu diikuti oleh badan publik yang lain," kata Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Yulianto Widirahardjo usai bertemu dengan Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (23/11).

Yulianto mengakui bahwa sebelumnya layanan untuk mendapatkan informasi publik memang sulit. Dengan makin mudahnya akses informasi publik nantinya, ia mengharapkan semua warga Jakarta dapat berpartisipasi untuk mengawal Pemprov DKI mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan.

"Ada 241 kasus sengketa info publik sejak kami dilantik Maret 2012. 90 persen karena permohonan info masyarakat tidak ditanggapi oleh badan publik dan itu menunjukkan adanya ketidakpahaman dari badan publik. Tapi juga memang ada keengganan untuk memberikan info. Maka wajar ketika masyarakat menjadi sulit untuk mendapatkan info-info yang berkaitan dengan kebijakan publik," jelas Yulianto.

Pihaknya mengaku telah menyelesaikan banyak kasus sengketa informasi melalui proses mediasi dan pengadilan (ajudikasi). 150 lebih kasus telah diselesaikan melalui mediasi dan 18 kasus lainnya melalui ajudikasi.

"Tetapi persoalannya saat ini di infrastruktur KIP kita belum mempunyai ruangan sidang yang permanen. Ajudikasi kita belum bisa melaksanakan. Ruangan permanen belum ada. Untuk mediasi pun belum dapat ruangan," jelasnya.

Menurut Yulianto, Ahok telah menyetujui dan memberikan ruang bagi KIP untuk menempati ruang di lantai tiga kantor Balai Kota. Segala aduan dari masyarakat, nantinya akan bisa diakses melalui KIP ini.

Dia mengatakan, hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diadukan. Untuk aduan masyarakat yang paling banyak jumlahnya adalah dari Dinas Pendidikan. Adapun bentuk aduannya seperti realisasi anggaran, laporan keuangan, pertanahan dan kepemilikan.

"Maka kami di lantai tiga ini menyiapkan satu meja dari komisi informasi akan menempatkan satu orang staf kami di sini agar masyarakat bisa mengadu kepada staf kami di sini. Selanjutnya akan kami proses sesuai UU No 14 2008," jelasnya.






Editor: M. Amin
Sumber :

Berita Davina

Author & Editor

Has laoreet percipitur ad. Vide interesset in mei, no his legimus verterem. Et nostrum imperdiet appellantur usu, mnesarchum referrentur id vim.

0 komentar:

Posting Komentar

Pedoman Komentar

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik.
Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu.

Komentar yang baik, berikan jempol atas.

Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik.

Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar :)