Waspadai Tujuh Masalah Dalam Pilkada DKI

Senin, Juli 09, 2012 0 Comments

Ilsutrasi. Seorang warga melintas di
depan baliho sosialisasi enam pasangan calon
gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode
2012-2017 di kawasan Jagakarsa, Jakarta.
(FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf)
Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menyebutkan ada tujuh masalah yang harus diwaspadai oleh pemilih, pemantau, peserta, penyelenggara, dan pengawas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 11 Juli 2012. 

Koordinator Kajian KIPP Girindra Sandino di Jakarta, Senin, mengatakan tujuh masalah yang perlu diwaspadai itu adalah, pertama, pelanggaran atas pemenuhan hak politik rakyat untuk memilih karena adanya persoalan administratif yang berhubungan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Kedua, kata Girindra, waspadai adanya bujukan atau janji tidak realistik yang pada dasarnya dapat menipu rakyat untuk memilih pasangan calon tertentu. 

Ketiga, lanjut dia, ada upaya untuk terus melakukan politisasi berbagai isu yang berdampak terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggara pemilu.

"Pelaksanaan pilkada ini juga berpotensi terjadi serangan fajar dalam berbagai bentuk mulai politik uang, sembako, sampai janji akan memberikan imbalan dengan bukti telah memilih pasangan calon tertentu," kata Girindra, menyebut masalah keempat.

Masalah kelima yang harus diwaspadai adalah kemungkinan timbul tekanan psikologis baik dari kelompok kontestan tertentu, unsur birokrasi di lingkungan atau komunitas tertentu untuk menentukan pilihan politik yang diarahkan. 

"Masalah lainnya, adalah ketidakberesan administratif di jajaran penyelenggara saat pemungutan suara, penghitungan dan penetapan hasil," katanya. 

"Terakhir, upaya-upaya untuk terus membangun opini bahwa pilkada yang dilakukan diwarnai kecurangan guna memudahkan mobilisasi protes masif dan sebagai prakondisi bagi langkah hukum menggugat hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi," tuturnya menjelaskan masalah ketujuh yang harus diwaspadai.

Untuk mengatasi tujuh masalah tersebut, tambah dia, perlu ada peningkatan efektivitas pengawasan oleh jajaran panwaslu, operasi yang lebih luas dari organisasi pemantau, kerja keras Gakumdu (Penegak Hukum Terpadu) termasuk Polri, pengawasan oleh tim pendukung kontestan dan koordinasi jajaran KPU, dan pengawasan oleh media massa.


Sumber

Berita Davina

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Google+ Followers

Tentang DaVinaNews.com

Davinanews.com Diterbitkan oleh Da Vina Group Davinanews.com adalah situs berita dan opini yang memiliki keunggulan pada kecepatan, ketepatan, kelengkapan, pemilihan isu yang tepat, dan penyajian yang memperhatikan hukum positif dan asas kepatuta Davinanews.com memberikan kesempatan kepada para pembaca untuk berinteraksi. Pada setiap berita, pembaca bisa langsung memberikan tanggapan. Kami juga menyediakan topik-topik aktual bagi Anda untuk saling bertukar pandangan. Davinanews.com menerima opini pembaca dengan panjang maksimal 5.000 karakter. Lengkapi dengan foto dan profil singkat (beserta link blog pribadi Anda). Silakan kirim ke email: davinanews@yahoo.com.